![]() |
|
Pada tahun 1970-an, serat optik menjadi
media baru alat telekomunikasi. Garis-garis serat optik yang panjang, tipis,
dan bisa mentransmisikan sinyal melalui sinar laser, dianggap lebih aman jika
dibandingkan dengan radio, dan biayanya juga lebih murah. Dari tahun 1990 hingga
saat ini, sebagian besar komunikasi antar lokasi dilakukan melalui serat
optik. Penyadapan telepon pertama kali dilakukan melalui kawat –
secara fisik disisipkan melalui saluran antara operator dan pengguna
telepon – yang membawa sinyal menuju alat pendengar dan perekam.
Penyadapan telepon baru-baru ini dipasang di tempat saluran penyadap yang
menangani percakapan yang masuk.
Penyadapan telepon secara resmi dikontrol secara ketat di kebanyakan
negara untuk menjaga privasi, kebanyakan di negara-negara berkembang. Secara
teori, penyadapan telepon umumnya memerlukan persetujuan pengadilan,
dan biasanya hanya disetujui jika penyadapan tersebut bertujuan untuk
mendeteksi tindakan kriminal atau kegiatan subversif yang menghalangi penegakan
hukum.[6]Penyadapan
telepon yang ilegal atau tidak sah dianggap sebagai tindak pidana.[6] Namun,
di beberapa negara, seperti Jerman, pengadilan akan menyetujui penyadapan ilegal tanpa
persetujuan pihak lain, meskipun pihak yang disadap juga bisa mengajukan
tuntutan.
Di Amerika Serikat, di bawah Undang-undang
Pengawasan Intelijen Asing, badan-badan intelijen federal bisa
mendapatkan persetujuan untuk melakukan penyadapan dari Pengadilan
Pengawasan Intelijen Asing Amerika Serikat, atau dalam keadaan
tertentu bisa juga disetujui oleh Kejaksaan Agung tanpa persetujuan pengadilan.
Ada sejumlah cara untuk memonitor percakapan telepon. Salah satu
pihak dapat merekam percakapan, baik dengan bantuan alat rekam ataupun
melalui komputer yang
memiliki perangkat lunak perekam panggilan. Perekaman ini, baik yang dilakukan
secara terbuka ataupun terselubung, dapat dimulai secara manual, secara
otomatis dengan mendeteksi suara pada saluran telepon (VOX), atau secara otomatis
setiap kali panggilan telepon diputus.
Telepon seluler (ponsel) memiliki sejumlah
masalah keamanan privasi. Pemerintah, penegak hukum, dan badan intelijen
di Britania Raya dan Amerika Serikat
menggunakan ponsel untuk melakukan penyadapan. Teknologi yang digunakan antara
lain dengan mengaktifkan mikrofon pada ponsel dari jarak jauh untuk
mendengarkan percakapan yang berlangsung di dekat orang yang memegang ponsel
tersebut.
Ponsel juga sering digunakan untuk mengumpulkan data lokasi. Saat
ponsel dihidupkan, lokasi geografis dari ponsel dapat ditentukan dengan mudah
(baik jika ponsel sedang digunakan atau tidak) dengan menggunakan teknik yang
dikenal dengan multilaterasi. Teknik ini
mampu menghitung perbedaan waktu yang dibutuhkan oleh sinyal dari menara seluler untuk
mencapai ponsel pemiliknya.
Dalam kasus penyadapan
telepon Yunani 2004-2005, lebih dari 100 nomor telepon seluler yang
sebagian besarnya dimiliki oleh pejabat pemerintah dan Pegawai Negeri
Sipil Yunani telah
disadap secara ilegal selama satu tahun. Pemerintah Yunani menyatakan bahwa
penyadapan ini dilakukan oleh badan intelijen asing untuk alasan keamanan
terkait dengan penyelenggaraan Olimpiade Athena 2004, dengan cara
mengaktifkan lawful interception dari operator seluler Vodafone.
Pada tahun 2007, dalam skandal peretasan telepon News
International, tabloid Britania, News of the
World, dituduh melakukan peretasan telepon. Awalnya News
of the World diduga meretas telepon selebritas, politikus, dan
keluarga kerajaan Britania. Namun, pada Juli 2011, dilaporkan bahwa
telepon Milly Dowler,
seorang anak perempuan yang dibunuh; saudara tentara Britania yang meninggal;
dan korban bom London 2005, diretas oleh News of the
World, sehingga masyarakat marah. Sponsor pun memboikot. Akhirnya tabloid News
of the World ditutup pada tanggal 10 Juli, setelah 168 tahun
terbit.Kasus penyadapan telepon terbaru di AS adalah kontroversi
surat perintah penyadapan NSA yang terungkap pada bulan
Desember 2005.
Penyadapan ini menimbulkan banyak kontroversi setelah mantan
Presiden George W. Bush mengaku telah melanggar
undang-undang federal tertentu. Bush mengaku bahwa ia bertanggung jawab atas
perintah penyadapan telepon warga negaranya, yang dilakukannya untuk menjaga
agar AS tetap aman dari terorisme, dan penyadapan bisa membimbing pihak berwenang
untuk menangkap pelaku teroris yang bertanggungjawab atas serangan 11 September 2001.
2.2 Hukum
Penyadapan Di
Indonesia
A. Penyadapan legal
Di indonesia,
penyadapan dimungkinkan untuk tujuan hukum. Ada lima aparat penegak hukum yang
berwenang melakukan penyadapan, yaitu komisi pemberantasan korupsi (kpk),
kepolisian, kejaksaan, badan intelijen negara (bin), dan badan narkotika
nasional (bnn). Penyadapan dapat dimungkinkan untuk tujuan-tujuan tertentu
tetapi itupun berat persyaratannya dan harus izin pimpinan aparat penegak hukum,
sebagaimana disebutkan pada pasal 42 uu telekomunikasi menyebutkan (ayat 1) :
“bahwa
penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan
atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan
telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya;”
Dan
ayat (2) :
“bahwa
untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi
dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa
telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
1.
Permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepala kepolisian republik indonesia
untuk tindak pidana tertentu;
2.
Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang
yang berlaku.
B.
Penyadapan Ilegal
Penyadapan tanpa izin
bertentangan dengan pasal 40 undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang
telekomunikasi yang menyebutkan, “bahwa setiap orang dilarang melakukan
kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan
telekomunikasi dalam bentuk apapun.”
Penyadapan juga
dilarang dalam pasal 31 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik (ite) yang menyebutkan, “bahwa kecuali intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan
dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejasaan, dan / atau
institusi penegak hukum lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang.”
Ancaman
pidana terhadap kegiatan penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 uu
telekomunikasi, adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, di
pasal 47 uu ite, hukuman maksimal atas kegiatan penyadapan adalah penjara 10
tahun atau denda paling banyak rp 800 juta.
Namun, uu ite tersebut
terkendala dengan kekebalan diplomatik, yaitu bahwa misi diplomatik asing
dimungkinkan untuk memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam uu
no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, seperti disebutkan pada pasal
16 yang menyebutkan, “bahwa pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan
dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus,
perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, perwakilan badan-badan khusus
perserikatan bangsa-bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan
internasional.”
Namun demikian, masih di uu tersebut,
pada pasal 17 disebutkan ayat (1) :
“bahwa berdasarkan pertimbangan
tertentu, pemerintah republik indonesia dapat memberikan pembebasan dari
kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan dalam pasal
16.
Dan ayat (2) :
“pemberian pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan
nasional. “
Penjelasan pasal 17
tersebut di antaranya disebutkan, bahwa pembebasan dari kewajiban tertentu
kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam pasal 16 hanya dapat diberikan
oleh pemerintah atas dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasional, dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Dengan
demikian, pemberian imunitas tersebut tidak boleh bertentangan dengan uu yang
ada. Sehingga dalam hal ini, jika dugaan pelanggaran penyadapan oleh australia
melalui misi diplomatiknya telah dibuktikan, maka imunitas tersebut dapat
dianggap bertentangan dengan uu yang berlaku, dalam hal ini uu telekomunikasi
dan uu ite.
2.3 Tanggapan Pemerintah Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
meminta rakyat Indonesia tetap tenang dan percaya penuh, pemerintah dapat
mengatasi dan menyelesaikan kasus penyadapan percakapan telepon oleh Australia.
Kasus itu telah mencederai hubungan baik kedua negara.
“Saya meminta kepada rakyat
Indonesia untuk tetap tenang, percayalah pemerintah akan tetap bekerja dengan
sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kebijakan yang harus pemerintah
jalankan,” kata Presiden SBY dalam pernyataan resminya di Kantor Presiden,
Jakarta, Selasa (26/11) malam.
Pernyataan itu disampaikan Presiden
SBY usai menggelar rapat terbatas membahas surat balasan dari Perdana Menteri
Australia, Tony Abbott mengenai surat Presiden SBY yang meminta penjelasan
Australia atas aksi penyadapan yang disebutkan dilakukan negara itu terhadap
sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
“Saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan pada tanggal
20 November lalu agar hubungan antara kedua rakyat, rakyat Indonesia dan rakyat
Australia yang sesungguhnya berjalan dengan baik, itu tetap dijaga,” katanya.
Presiden mengatakan, ada belasan
ribu mahasiswa Indonesia yang berada di Australia dan tidak sedikit pula WNI
yang bertugas dan bekerja di Australia dan demikian juga sebaliknya.
“Hubungan dua negara itu penting, ‘people to people
relation’, dan percayalah bahwa saya dan pemerintah yang saya pimpin memiliki
tanggung jawab dan akan bekerja keras untuk mengatasi dan menyelesaikan hal
ini, tentunya bersama dengan pemerintah Australia,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan bertanggungj awab untuk
menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya dan serius seraya tetap
rasional, tidak gegabah dan emosional. Pada kesempatan itu, Presiden menyatakan
kesediaan PM Australia agar kedua negara membahas sebuah protokol atau kode
etik yang mengatur hubungan kedua negara di masa depan. Tujuannya agar insiden
serupa tidak terulang.
Ditekankan Presiden SBY, keperluan protokol tersebut untuk
membangun kembali kepercayaan diantara kedua negara.Sementara itu beberapa lalu
media Australia mengungkapkan dokumen intelijen yang dibocorkan buronan Badan
Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden yang menyebutkan aksi
penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat di Indonesia.
Pemerintah Indonesia menyatakan
protes dengan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia serta
menghentikan sejumlah bidang kerja sama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan
dari duta besar Singapura dan Korea Selatan untuk Indonesia terkait kabar yang
menyebutkan keterlibatan kedua negara itu dalam aksi penyadapan yang dilakukan
oleh Australia dan Amerika Serikat.
“Berkaitan dengan dugaan kedua negara yaitu Singapura,
tetangga, sahabat dekat dan sama-sama negara ASEAN, dan juga Korea Selatan,
salah satu sahabat Indonesia, yang katanya membantu Australia dan AS dalam
penyadapan komunikasi bawah laut di Asia dan wilayah yang lain, meskipun secara
spesifik tidak disebutkan Indonesia, (tetapi) Asia… saya sudah menginstruksikan
kepada Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para dubes negara-negara itu,”
kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.
Pernyataan Presiden itu diberikan setelah sebelumnya Kepala
Negara memimpin rapat terbatas untuk membahas kelanjutan hubungan Indonesia dan
Australia pascamenerima surat Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait
kabar penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia.
Presiden menggarisbawahi pentingnya menyepakati sebuah
protokol atau kode etik yang mengatur hubungan kedua negara di masa depan.
Ia mengatakan akan menugaskan Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa atau seorang utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan
serius isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia
Australia pascapenyadapan.
Ia juga berharap kedua negara nantinya melaksanakan dan
mematuhi protokol dan kode etik tersebut, yang diharapkan disahkan oleh kedua
kepala pemerintahan, Sementara itu dokumen-dokumen yang dibocorkan oleh Edward
Snowden yang dikutip media Australia mengatakan bahwa intelijen militer
Singapura membantu badan-badan mata-mata AS, Inggris dan Australia mengumpulkan
data lewat kabel bawah laut besar yang menghubungkan lebih dari 30 negara,
termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis.
Disebutkan pula peran dari intelijen Korea Selatan untuk
menyadap jaringan komunikasi yang melintasi Hongkong, China dan Taiwan.
Terbongkarnya skandal penyadapan terhadap Presiden, Ibu
Negara, dan sejumlah menteri membuat hubungan Indonesia-Australia kembali
mengalami ketegangan. Sebuah situasi yang sebenarnya sangat disayangkan ketika
dua negara ini sedang berada dalam hangatnya persahabatan sebagai tetangga.
Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik
menjadi presiden, Canberra menunjukkan iktikad baiknya dengan kehadiran Perdana
Menteri John Howard di acara pelantikan, suatu tradisi baru yang positif.
Presiden SBY pun diundang untuk berbicara di Parlemen Australia, sebuah
undangan yang sangat terhormat dari sedikit kepala negara terpilih yang pernah
diundang pada era pertama pemerintahan Kevin Rudd.
Ketika PM Julia Gillard terpilih, ia pun memilih Indonesia
sebagai negara yang pertama ia kunjungi sebagai kepala pemerintahan. Dan,
tradisi inipun dilanjutkan oleh penerusnya yakni perdana menteri yang baru, Tony
Abbot, baru-baru ini. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan SBY saat ini adalah
pemerintah yang paling dekat hubungannya dengan Australia sejak era Paul
Ketting dan Pak Harto. Namun, hubungan tersebut akhir-akhir ini berada di titik
terendah lagi setelah pemerintah Koalisi Liberal pimpinan Perdana Menteri Tony
Abbot diam seribu bahasa terhadap isu penyadapan yang dilakukan atas perintah
sekutu mereka, Amerika Serikat. Publik negara Australia pun terpecah. Ada
yang mengecam terutama dari pihak oposisi, yang melihat seharusnya Indonesia
didekati sebagai mitra strategis, tetangga terdekat dari utara, pemimpin ASEAN,
dan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia selain Cina dan
India. Pendapat pertama ini datang dari akademisi kritis dan pendukung partai
oposisi yakni Partai Buruh.
Ada yang menganggap penyadapan adalah hal yang biasa dan
wajar, sewajar seperti hidup bertetangga yang dimaklumi jika tetangga ingin
tahu apa yang dilakukan tetangga sebelah. Pendapat terakhir ini adalah
kira-kira suara pendukung partai koalisi yang sedang berkuasa. Sikap kedua
inilah yang dipilih Pemerintah Australia saat ini.
Sikap Pemerintah Australia ini menunjukkan bukti bahwa
Australia bukanlah partner yang setara dalam diplomasi, bukan pula tetangga
yang baik, tetapi Australia adalah wakilnya polisi dunia Amerika Serikat di
kawasan Asia Pasifik. Tanggapan PM Tony Abott yang cenderung menganggap
peristiwa ini sebagai kewajaran adalah juga bukti bahwa Australia bukanlah
Asian looking country, tetapi orang Barat yang tinggal di kawasan
selatan.
Ini juga bukti bahwa masih ada kecurigaan yang besar
terhadap Indonesia yang dianggap mengancam Australia di benak pengambil
kebijakan di negeri kangguru itu. Tetapi, tentulah mereka tidak tahu bahwa
sikap itu justru merugikan mereka.
Kepentingan Australia akan terhambat jika Pemerintah
Indonesia berani keras dalam isu manusia perahu, misalnya. PM Abbot dalam
kampanye selama pemilu yang lalu selalu menjanjikan menyelesaikan masalah
imigran gelap yang menggunakan perahu ini sebagai kebijakan yang harus
dituntaskannya. Nah, untuk itulah mengapa Indonesia penting bagi Australia.
Dengan adanya kasus ini tentu saja Australia akan kesulitan
bernegosiasi dengan Indonesia untuk mencegah para imigran gelap memasuki
wilayah mereka. Mau tidak mau, Pemerintah Australia harus melibatkan Indonesia
dalam masalah ini.
Kepentingan yang lain adalah kepentingan dagang. Indonesia
adalah pasar utama peternak sapi Australia. Ketika Kementerian Pertanian
membatasi kuota impor daging sapi, peternak Australia mengalami kerugian yang
besar.
Kepentingan Indonesia yang paling besar dengan Australia adalah masalah stabilitas dan dukungan politik dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua. Isu Papua adalah isu yang mudah bagi Pemerintah Australia untuk dijadikan kartu truf penting yang bisa dimainkan dalam perundingan-perundingan penting dengan Indonesia. Bisa dikatakan isu Papua inilah yang menjadi ganjalan utama bagi Indonesia dalam perundingan-perundingan internasional.
Sikap Pemerintah Indonesia yang menggalang kekuatan bersama
negara lain seperti Jerman yang juga dirugikan dalam kasus penyadapan ini patut
diapresiasi. Kasus ini harus dikapitalisasi agar menjadi concern bersama dunia
internasional untuk mendesak Pemerintah Amerika dan sekutunya tidak hanya berkata
halus di meja diplomasi namun menelikung di luar.
Presiden harus turun tangan untuk mendesak Pemerintah
Australia meminta maaf dan jika tidak, Indonesia berhak mengusir dubes
Australia di Jakarta sebagai reaksi keras akan masalah ini. Penarikan
Dubes RI di Canberra patut kita apresiasi.
Reaksi akan penyadapan ini harus pada level presiden bukan
pada level menlu apalagi juru bicara. Presiden jangan sampai dikritik hanya
berani pada isu pribadi seperti isu Bunda Putri ketimbang isu publik yang
menyangkut kedaulatan negara.
Contohlah Angela Markel, wanita kanselir dari Jerman. Dia
dengan tegas meminta klarifikasi Inggris dan Amerika akan isu penyadapan ini.
SBY sebenarnya punya modal yang kuat untuk berani mendesak Australia dan
menyadarkan publik Australia bahwa Indonesia bisa marah jika tetangganya
berlaku bak asisten sherif di Asia. Tentu saja bahasa konfrontasi seribu persen
penting untuk bahasa diplomasi bukan saja untuk masalah pribadi.
|
Rabu, 24 Juni 2015
Lanjutan "Penyadapan"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar